Gayo Lues -Ketua Lembaga Leuser Aceh, Wahid Fadli, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Aceh yang dinilai abai terhadap kerusakan infrastruktur di wilayah tengah.
Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas warga kini berubah menjadi kubangan lumpur, tak bisa dilalui kendaraan, bahkan membahayakan pengguna yang nekat melintas.
Pantauan di lapangan menunjukkan badan jalan hancur, dipenuhi lumpur tebal dan alur yang dalam. Kondisi ini diduga akibat minimnya perawatan serta buruknya drainase, diperparah oleh aktivitas yang merusak struktur tanah di sekitar kawasan tersebut. Akses vital yang menghubungkan sejumlah permukiman dan pusat ekonomi lokal praktis lumpuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wahid menilai pemerintah provinsi tidak memiliki sense of urgency terhadap persoalan yang terus berulang ini. Sejak terjadinya bencana hidrometeorologi, kata dia saat di hubungi media ini melalui WhatsAppnya. Kamis ( 2/4/26).
jalan provinsi di wilayah tengah dibiarkan tanpa perbaikan berarti. “Yang ada hanya kerja cilet-ciket, tambal sulam tanpa perencanaan matang. Hasilnya, rusak lagi, rusak lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendekatan sporadis seperti itu tidak hanya membuang anggaran, tetapi juga memperpanjang penderitaan masyarakat. Ketika jalan tak bisa dilalui, distribusi logistik terganggu, harga kebutuhan melonjak, dan aktivitas ekonomi tersendat.
Wahid juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan di kawasan sekitar.
Menurutnya, wilayah tengah Aceh selama ini kerap menjadi korban eksploitasi tanpa diimbangi tanggung jawab pemulihan. Dampaknya kini dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang tidak layak.
Kritik ini sekaligus menjadi peringatan bahwa pembiaran berlarut-larut hanya akan memperbesar biaya perbaikan di masa depan.
Wahid mendesak pemerintah segera turun tangan, tidak sekadar melakukan tambal sulam, melainkan membangun ulang jalan dengan standar yang memadai dan berkelanjutan.
Hingga kini, belum terlihat langkah konkret dari pemerintah provinsi untuk menangani kondisi tersebut secara serius. Sementara itu, warga terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh atau menunda aktivitas mereka. Jalan yang seharusnya menghubungkan, justru kini menjadi simbol keterputusan antara kebijakan dan kebutuhan rakyat.( Ns)
