Pengamat Menilai Budi Arie Justru Yang Berani Sikat Jutaan Situs Judo,STOP framing

DETIK TIME

- Author

Sabtu, 13 September 2025 - 09:17 WIB

508 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,13/09/2025 | Aktivis dari organisasi kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) menilai bahwa hingga saat ini tidak ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan Eks Menteri Koperasi dan Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam aktivitas judi online. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons berbagai spekulasi dan pemberitaan yang beredar di ruang publik.

“Dalam konteks hukum, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Sampai hari ini, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan Budi Arie terlibat atau turut serta dalam praktik judi online,” ujar Dedi Siregar.

Kami juga mengingatkan publik untuk lebih jeli terhadap informasi yang berseliweran di media sosial, terutama yang belum terverifikasi kebenarannya. Mereka menegaskan pentingnya membedakan antara opini publik dan fakta hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemberantasan judi online memang menjadi tantangan serius, tetapi kita tidak bisa serta-merta menuduh seseorang tanpa dasar hukum yang kuat. Tuduhan tanpa bukti justru bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan penegakan hukum itu sendiri,” tambah Aktivis Nasional Dedi Siregar.

Kami mendorong agar lembaga penegak hukum bekerja secara independen dan profesional, serta meminta pemerintah tetap fokus dalam upaya pemberantasan judi online secara sistemik dan transparan.

Faktanya, saat menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie telah mengambil langkah-langkah tegas, antara lain memblokir ribuan konten terkait judi online, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan yang lebih responsif. Langkah ini menjadi bukti konkret keberpihakannya kepada rakyat.

“Budi Arie tidak main-main dalam menangani judi online. Aktivitas ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak moral dan ekonomi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, kami melihat sangat bertolak belakang dengan apa yang beredar di media sosial; justru Budi Arie yang gesit memberantas judi online,” jelas Dedi Siregar.

Dalam masa kepemimpinan Budi Arie sebagai Menkominfo, berdasarkan data, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutus akses judi online sebanyak 3.796.902 konten atau hampir 3,8 juta konten sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024. Kementerian Kominfo juga telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.

Menurut data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, sepanjang 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023, total konten judi online yang diblokir sebanyak 805.923. Rinciannya adalah sebagai berikut: periode 17-31 Juli sebanyak 30.013 konten, Agustus sebanyak 55.846 konten, September sebanyak 96.371 konten, Oktober sebanyak 293.665 konten, November sebanyak 160.503 konten, dan 30 Desember sebanyak 168.895 konten.

Kami meyakini Budi Arie tidak terlibat dalam tindak pidana judi online. Kami melihat ini sebagai upaya untuk menjatuhkan reputasi Budi Arie. Kami meminta masyarakat cermat dalam menyaring informasi dan tidak terjebak dalam narasi yang dibuat untuk menjatuhkan nama baik seseorang.

Salam hormat,
DPP LPPI
Ketua Umum
Dedi Siregar

Berita Terkait

Bursa Capres 2029 : Prabowo, Samsuri, S.Pd.I, M.A dan Anies, 3 Nama Calon Kuat untuk Pilpres 2029
PW GP Al Washliyah DKI Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Polri Ungkap Dugaan Korupsi Batu Bara, Jangan Ada Intervemsi
Rumah Moderasi Sampaikan Dukungan Ke Polri, Ingatkan Potensi Ancaman Radikal Bagi Anak Bangsa Melalui Ruang Digital
PMAKI Gelar Bimbingan Teknis Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi, Tekankan Penguatan Integritas Pendidikan dan Kepemimpinan Berintegritas
Ketegasan DPR RI Yasonna Laoly Patut Dicontoh, Negara Harus Hadir Lindungi Rakyat
HIMLAB RAYA Jakarta: Narasi “Bungkam Demokrasi Desa Di Labusel” Perlu Dikaji Secara Objektif dan Berdasarkan Fakta
Zulhas Dinilai Heroik Ungkap Potensi Pemborosan, PW GPA DKI Tolak Narasi Framing Negatif
Samsuri Calon Presiden RI 2029, Idola Rakyat Indonesia

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 13:50 WIB

Desak Usut Tuntas Dugaan Fasilitasi Konferensi Pers Hotman Paris di Kejagung: Tidak Lazim Kuasa Hukum Tersangka Korupsi Diberi Panggung Khusus

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:50 WIB

Aktivis Muda Karawang Serukan Kebangkitan Nasional Lewat Aksi Nyata dan Kepedulian Sosial

Rabu, 29 April 2026 - 14:20 WIB

Polda Riau Raih IKPA Terbaik Nasional Kategori Pagu Sedang Di Rakernis Polri 2026

Minggu, 12 April 2026 - 10:22 WIB

Ratusan Anak Antusias Ikuti Khitan Massal Gratis oleh PDBN, PGSI dan RSINU Kerjasama Bank BTN

Jumat, 10 April 2026 - 13:00 WIB

Menteri IMIPAS Tegaskan Komitmen Berantas Peredaran Narkotika di Lapas dan Rutan

Jumat, 3 April 2026 - 09:12 WIB

BPN Kepri, Kemenag Kepri dan Kejati Kepri, Optimalisasi Sertipikasi 4.800 Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah

Rabu, 1 April 2026 - 05:46 WIB

Korlantas Polri Dipuji, PW GP Al Washliyah DKI Nilai Mudik 2026 Penuh Nilai Kemanusiaan

Rabu, 18 Maret 2026 - 08:11 WIB

Aksi Nyata Lapas Binjai, Fogging Intensif Ciptakan Lingkungan Bersih dan Aman

Berita Terbaru